Titipan suara daerah melalui DPD sebagai salah satu cara meletakkan posisi tawar pemerintah darah/ kota kepada pemerintah pusat
Infrastruktur merupakan salah satu fondasi utama bagi kemajuan daerah. Jalan yang baik, jembatan yang aman, akses transportasi, irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga infrastruktur digital sangat menentukan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat.
Sebagai daerah dengan jumlah penduduk besar serta memiliki wilayah perkotaan, pedesaan, pegunungan, hingga kawasan pesisir, Jawa Barat menghadapi kebutuhan infrastruktur yang sangat beragam. Karena itu, aspirasi masyarakat daerah perlu disampaikan secara nyata ke tingkat nasional.
Dalam hal ini, DPD RI memiliki peran penting sebagai representasi daerah. Anggota DPD dapat menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja, pertemuan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, petani, nelayan, dan berbagai kelompok masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.
Peran tersebut penting terutama ketika terdapat persoalan infrastruktur yang membutuhkan koordinasi dan dukungan pemerintah pusat. Misalnya, kerusakan jalan dan jembatan, keterbatasan akses transportasi antarwilayah, kebutuhan irigasi untuk pertanian, pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, serta pemerataan akses internet dan fasilitas pelayanan publik.
Namun, menyampaikan aspirasi tidak cukup hanya dengan membawa laporan dari daerah. Aspirasi masyarakat harus dikawal melalui proses kebijakan, penganggaran, dan pengawasan agar kebutuhan yang benar-benar mendesak mendapatkan perhatian dan prioritas.
DPD RI juga perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi memberikan dampak langsung terhadap masyarakat: memperlancar distribusi hasil pertanian, menurunkan biaya logistik, membuka akses ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Jawa Barat membutuhkan pembangunan yang merata, terhubung, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPD RI harus menjadi jembatan yang efektif antara suara masyarakat Jawa Barat dengan pemerintah pusat—membawa aspirasi dari daerah, memperjuangkannya dalam kebijakan nasional, dan mengawal agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
